Lebong

Oleh Naim Emel Prahana
budayawan

BEBERAPA tetanggaku akhirnya tak mampu mengeluh, apalagi menyampaikan keluhannya ketika nama mereka raib dari bumi Indonesia, tidak dicatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) pemilu 2009 lalu. Padahal, kata mereka—sambil menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK) dan lembaran-lembaran pembayaran pajak setiap tahunnya.
Padahal, beberapa bulan sebelumnya mereka tercatat sebagai pemilih pada pemilihan kepala daerah di tempat mereka tinggal. Kini, mereka tidak lagi mampu berkata apa-apa, sebab nama mereka di-delete saat pemutakhiran daftar pemilih sementara (DPS) yang dilakukan oleh petugas KPPS. Dengan hilangnya nama mereka sebagai penduduk dari sisi DPT itu, praktis mereka kehilangan tanah air, kehilangan hak-hak sebagai warganegara dan kehilangan segalanya.
Tapi, bukan karena kehilangan itu mereka semakin tak berdaya. Lha, karen apa? Itu lho, sudah namanya tidak dicantumkan dan tidak dapat menggunakan hak pilih. Mereka dianggap golongan putih alias golput dan yang mengerikan adalah status golput itu telah diharamkan oleh MUI. Bukankah negara ini hebat?
Apalagi presidennya serta merta menanggapi masalah DPT dengan catatan “pemeritah akan membantu KPU soal DPT untuk pilpres Juli mendatang!”. Bak angin semilir seperti mendapat uang mendadak, sepertinya begitu menyejukkan dan menyegarkan perkataan itu.
Namun, apakah kita hanya selalu berkata, “Ya, yang sudah, sudahlah. Mari kita bangun bangsa ini lebih baik ke masa depan?” Setiap waktu kata-kata bijak itu selalu dimunculkan ketika banyak terjadi masalah di negeri ini. Akhirnya, memang kita tak pernah maju-maju, karena filosofi politis yang hanya kemasan kepentingan kekuasaan orang-orang tertentu. Mempertahankan status quo kekuasaan dewasa ini banyak ragam, rupa-rupawan yang semuanya mengatasnamakan rakyat. Rakyat sendiri tidak berdaya.
Kietika seorang presiden dengan mimik yang serius karena marah soal kenapa tarif angkutan umum tidak turun, padahal harga minyak sudah diturunkan. Terasa kita berada di kawasan Bronx Amerika Serikat, walau situasi dan kondisinya tidak baik untuk keamanan jiwa raga. Tapi, menyejukkan ketika presiden turun bicara soal tarif angkutan tadi.
Alhasil, tetanggaku tetap mengeluh. Karena ongkos naik angkutan kota atau angkutan poedesaan tetap tinggi, bahkan dinaikkan dengan alasan suku cadang kendaraan tidak turun. Sekolah yang katanya gratis sejak taman kanak-kanak (TK) sampai SMA, ternyata tetanggaku tetap bayar uang pendaftaran, dan pungutan dari komite sekolah. “Jadi, yang gratis itu di mana ya, Pak?” tanya tetangga sambil menyandarkan punggungnya di batang pohon mangga yang sudah kropos.
Ternyata yang gratis itu cuma ‘ngomongnya’ saja. selain itu tak ada yang gratis.
Di atas pentas demokrasi bangsa ini, bukan cuma melihat badut-badut yang enggan mati yang tidak mau menyerahkan tongkatnya kepada para cucu. Walau kakinya sudah pinjang, walau langkahnya sudah berat dan cuma mampu berjalan beberapa langkah saja. lalu, berhenti dan istirahat. Tapi, keinginannya untuk mempertahankan kekuasaan, apalagi namanya adalah penciunan jenderal, masih begitu menakutkan rakyat. Inikah wajah demokrasi yang sebenarnya yang pembangunan jembatan antara si kaya dan miskin tak pernah tercapai (tersambung). Sebab, makin lama makin lama jurangnya makin lebar.
Sedemikian hebat struktur demokrasi di Indonesia ini. Teori ya teori, pelaksanaannya penuh dengan duri yang tajam di balik senyum dan kata pengayom para petinggi di pusat kekuasaan. Sampai seorang petinggi dari Kejagung—Jampidus bilang, “ya sistemnya harus dirubah!” tapi, siapakah yang siap merubahnya? Mungkin pemerintah dan DPR-RI yang dipenuhi elite-elite politik yang sebenarnya tidak paham dengan politik beretika dan bersosial.
Di atas pentas demokrasi kita, semakin jelas; siapa-siapa yang akan mendapatkan bagian-bagian dari potongan kue negara dan bangsa ini. Sudah barang tentu ada lobi, deal-deal, dan koalisi-koalisi. Dan, sudah barang tentu pula ada ‘pura-pura’ polemik tentang sistem dan pelaksanaannya. Yang sedang berkuasa pastilah di atasnya dan yang mengatur semua pelaksanaan sistem yang didukung oleh negara asing yang adijaya tersebut.
Kalau membaca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang suara terbanyak. Siapapun akan menterjemahkannya siapa yang mendapat suara paling banyak itulah yang memenangkan pertarungan ditambah dengan pemenang lainnya sesuai dengan kuota. Misalnya jumlah meja kursi tempat kue diperebutkan ada 50 buah. Sedangkan jatah yang akan didapati 15 orang. Logika ilmu berhitungnya, kalau seseorang mendapat 30 suara. Maka yang akan mendapatkan kursi meja berikutnya ada 14 orang.
Jadi, ke-14 orang itu akan mendapat kursi dan yang paling buncit mendapat kursi adalah orang yang memperoleh 17 suara. Suara ke 16 sampai dengan 1 yang diperoleh, tidak akan mendapat kursi. Hal itu jika dihitung selisih perolehannya adalah 1. Sayangnya pada pemilu 2009 yang menerapkan suara terbanyak, belum dapat dijelaskan sejel;as-jelasnya kepada masyarakat.
Masalahnya, melihat penetapan KPU untuk anggota legislatif periode 2009—2014, ternyata yang mendapat suara terbanyak kedua—walaupun puluhan ribu, toh masih kalah dengan yang mendapat suara cuma 3000-an dari partai lain. Apapun namanya, BPP, kuota, bilangan pembagi atau hasil akumulasi suara. Tetap saja definisi suara terbanyak tidak sesuai dengan hasil penetapan oleh KPU. Artinya, penghitungan suara dan standar suara yang bisa mendudukkan seseorang menjadi anggota legislatif masih menggunakan sistem pembagian kue.
Apakah fenomena tersebut akan menjadi basis demokrasi di Indonesia atau hanya hasil deal-deal antara penguasa dengan pelaksanaan pemilu?. Hanya doa dan harapan yang dapat dipanjatkan kehadirat Allah SWT. Karena Dia-lah yang Maha Mengetahui, Maha Melihat dan Maha Mendengar apa-apa yang menggeliat di alam semesta ini. Ini bukan persoalan frustasi karena mungkin ada jagoan (calegnya)-nya yang tidak goal. Tetapi hal itu hanyalah meneropong bahasa “suara terbanyak” sebagai pengganti “nomor urut” calon anggota legislatif.
Dengan hasil pelaksanaan pemilu 2009 ini, diharapkan UU pemilu, UU KPU dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dapat dikoreksi, dievaluasi dan direvisi, agar betul-betul sesuai dengan judul, karakter dan jiwa sistem suara terbanyak tersebut dan harus menyatu antara bahasa peraturannya dengan bahasa pelaksanaannya. Kalau tidak, tatanan sosial kemasyarakatan menjadi lebih rusak dibandingkan saat sekarang.
Sebab, pelaksanaan demokrasi semacam pemilu adalah ajang penyadaran masyarakat tentang arti kehidupan berbangsa yang saling menghormati dan bukan saling mengkhianati, apalagi menghidup konflik sosial karena pembagian kue kekuasaan sebagaimana saat ini sedang diupayakan para elite politik. Perseteruan di dalam konflik sosial masyarakat dewasa ini sangat tajam. Jumlah penderita stres atau pada akhirnya putus asa menjalani hidup di Indonesia, cukup meningkat tajam pula. Mulai dari anak SD sampai kakek-kakek sudah banyak yang bunuh diri, setidak-tidaknya menjadi gila karena himpitan beban ekonomi dirinya dan keluarganya.
Kita tidak mengharapkan lai munculnya pemain tunggal dalam lakon tunggal pentas politik di Indonesia. Kita menginginkan banyak lakon dan pemain dengan rambu-rambu yang jelas dan harus mengisi national building, bukan seedar ucapan atau tertera dalam GBHN. Melainkan harus diwujudkan dalam kehidupan masyarakat yang banyak tidak sejahtera dalam bidang sosial dan ekonomi.

Oleh Naim Emel Prahana

TRADISI ngomong di belakang tidak bisa lepas dari karakter masyarakat Indonesia yang dipengaruhi kekuasaan kaum penjajah. Apakah artinya itu, bahwa nilai kejujuran masyarakat Indonesia masih dipertanyakan, walau untuk negara dan bangsanya sendiri? Beberapa kasus yang terjadi dan berdampak dari akibat suka ngomong di belakang itu adalah selalu pecahnya paket kepala daerah menjelang pilkada.

Sepanjang sejarah bangsa Indonesia, belum ada pemimpin yang berani terus terang dan terang-terangan menentang dan melawan kekuatan pengaruh negara adikuasa, kecuali Soekarno—Hatta, Syahril, Bung Tomo, Agus Salim. Mereka berani mempertahankan negara dan bangsanya dengan perjuangan yang tidak pernah takut.

Di era orde baru—berkuasanya Soeharto dan kala Menetri Penerangan dijabat Harmoko, pernah berusaha melawan monopoli ekonomi Amerika (Amerika Serikat) dengan jalan berusaha menyetop filem-filem import dari negeri Paman Sam itu, karena dianggap tidak sesuai dengan budaya Indonesia—dan dianggap sebagai salah satu bentuk propaganda Amerika untuk memperdayai negara-negara sedang berkembang.

Tapi, saat Harmoko menyatakan akan mengurangi import filem Amerika, Amerika pun langsung bereaksi dan akan memboikot semua produk Indonesia. Apa lacur? Indonesia pun lemah dan menjadi lemah sendiri. Dan, ingat Amerika pernah menaklukkan Indonesia sekian puluh tahun dibidang militer dan itu masih terjadi saat ini. Apa reaksi pemimpin Indonesia yang di dalam negeri sangat jago ngomong?

Gejolak di Aceh, Maluku, Irian Jaya tidak lepas dari pengaruh kekuatan Amerika. Adalah sulit dibayangkan bagaimana rapuhnya kedaulatan negara Indonesia dengan banyaknya intel-intel asing, termasuk Amerika berkeliaran di dalam negeri Indonesia dengan penyamaran yang sangat berkualitas.

Kita tahu, Amien Rais (Muhammadiyah), Nur Wahid Hidayat (PKS) adalah tokoh-tokoh era reformasi yang sangat getol menyerang monopoli pengaruh kekuasaan Amerika di Indonesia. Namun, kewtika keduanya mendapatkan keduduk sangat tinggi di republik ini. Apa yang mereka lakukan, malah menjadi pemimpin yang tidak punya taring apa-apa.

Pilpres 2009
Sebulan lagi bangsa Indonesia akan memilih orang paling berkuasa di negara kepualauan ini melalui mekanisme pemilihan presiden (pilpres). Dan, bagi pembaca surat kabar, mendengar dan penonton televisi dan pengotak-atik internet sudah tahu kalau capres dan cawapres pada pilpres Juli 2009 ada 3 (tiga) pasangan; Susilo Bambang Yudhoyono—Budiono, Jusuf Kalla—Wiranto dan Megawati Soekarno Putri—Prabowo Subianto.

Dari 3 pasangan capres dan cawapres itu, tiga di antaranya adalah jenderal TNI yaitu SBY, Wiranto dan Prabowo. Seorang di antara lainnya adalah perngusaha terkemuka Indonesia—Jusuf Kalla dan seorang lagi Megawati Soekarno Putri adalah politikus. Artinya, dari tiga pasang itu asing-masing pasangan ada sang jenderalnya. Keseimpulannya adalah pertarungan para jenderal TNI untuk jabatan presiden. Melihat figur yang akan bertarung dan TNI adalah jiwanya bangsa dan negara Indonesia—tidaklah masuk akal kalau masih bisa didikte oleh Amerika atau negara adi kuasa lainnya.
Namun, kenyataan akan berbeda dengan pernyataan para kandidat.

Sehingga timbul pertanyaan, apakah pilpres Indonesia itu tanpa legitimasi Amerika, apakah tidak bisa berjalan? Kalau benar harus ada legitimasi Amerika berarti bangsa Indonesia ini belum merdeka dalam arti yang sebenarnya. Mudah-mudahan analisa ini tidak benar, namun saya berharap masyarakatlah yang menilai.

Pilpres 2009 merupakan ajang menguji kecerdasan dan kesadaran berbangsa dan bernegara rakyat Indonesia. Kita tidak terlalu berharap bahwa Presiden Amerika, Obama yang pernah kecil hidup di Indonesia akan menjadi patner yang baik dan akan memperhatikan kepentingan rakyat Indonesia. Itu masih sangat terlalu jauh.

Di antara tiga pasangan capres dan cawapres pada pilpres 2009 ini, siapakah yang palinbg disukai dan secara diam-diam dilegitimasikan oleh Amerika Serikat? Jusuf Kallah, Megawati ataukah SBY—nama populer Susilo Bambang Yudhoyono. Selama perjalanan negeri ini kurun waktu 10 tahun terakhir, yang paling dekat dengan Amerika adalah SBY dan Budiono.

Jusuf Kalla tidak diperhitungkan Amerika, namun Wiranto menjadi musuh nomor satu Amerika yang selalu ingin dihancurkan. Bagaimana dengan Megawati—Megawati tidak terlalu jauh dari bapaknya—Bung Karno. Akan tetapi tingkat intelijensia politik Megawati masih terlalu lemah, sedangkan pasangannya Prabowo lebih dekat dengan negara-negara Arab.

Kalau bicara soal keadilan dan sosial kerakyatan rakyat Indonesia—maka, Megawati—Prabowo akan lebih ideal dan dekat dengan masyarakat. Bukan hanya karena Prabowo anak begawan ekonom Indonesia, Sumitro. Tetapi, tingkat kepedulian Prabowo terhadap bangsa dan negaranya lebih besar dibandingkan tingkat kepedulian Budiono yang berpasangan dengan SBY.

Dari ketiga pasangan itu, sebenarnya belum dapat dipastikan betul, pasangan mana yang betul-betul memperhatikan bangsa dan negaranya sendiri. Semua sudah dibaca oleh masyarakat, apalagi para pengamat politik dan ekonomi. Persoalan rakyat Indonesia lima tahun ke depan adalah untuk menghabisi krisis ekonomi, sehingga perekonomian rakyat dan bangsa Indonesiaakan jauh lebih baik dibandingkan dengan sekarang ini atau kurjh waktu lima tahun sedang berjalan ini.

Kontrak politik yang dibuat para pasangan capres dan cawapres bukan jaminan bahwa mereka akan benar-benar pemimpin rakyat sejati. Tugas dan tantangan berat akan mereka hadapi selama kurun waktu lima tahun ke depan. Terutama penegakan supremasi hukum yang berkeadilan dan berjiwa nasional untuk melindungi seluruh tumpah darah bangsa Indonesia.

E-Book Lampung 2009
SEORANG tokoh masyarakat Lampung beberapa tahun silam pernah nguyon dengan mengatakan, “orang Lampung itu tidak bisa kaya!”. Lalu, ia sambung lagi, “gimana bisa kaya, punya uang sedikit diambil tetangga..!” Sang tokoh itu sebenarnya ingin mengatakan, bahwa di Lampung ini sangat tidak aman. Sehingga, karena tidak aman situasi dan kondisi tersebut, banyak sektor aktivitas (kegiatan) tidak dapat dijalankan, bahkan banyak perusahaan yang menutup usahanya.
Padahal, Lampung yang sejak dulu dikenal sangat membaur dan rasa hormat menghormati sesama warga masyarakat, tanpa memandang darimana asal-usulnya itu. Kenapa jadi rumit. Di mana-mana terjadi tindak kejahatan yang banyak merenggut nyawa hanya karena hal yang sepele.
Terlalu banyak faktor yang mempengaruhi instabilitas sosial kemasyarakatan di Lampung, termasuk pola pikir wakil-wakil rakyat yang ada di DPRD provinsi maupun di DPRD kabupaten/kota. Maraknya tindak kejahatan di Lampung bukan hanya karena Lampung berada pada posisi yang strategis—dari sisi daerah. Tetapi, lemahnya penegakan hukum yang terkesan “pilih kasih”—juga, mempengaruhi situasi dan kondisi keamanan di Lampung.
Banyak kasus besar di Lampung sampai menjelang pilpres 2009 belum juga jelas ujung pangkalnya. Sehingga posisi draft Lampung Bangkit tidak pernah permanen atau selesi diperjuangkan. Komposisi penduduk Lampung yang jadi Indonesia Mini itu, memungkinkan kelompok-kelompok petualang profesi—termasuk profesi kriminal menjadikan Lampung sebagai bahan empuk untuk meningkatkan Pendapatan Asli Dirinya (PAD). Sementara para kriminal ulung Lampung di zaman orde baru—waktu itu disengaja atau memang sudah direkayasa sedemikian rupa oleh petugas tertentu. Kini membangun kroninya di daerah Jambiu, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Banten dan daerah lainnya—tanpa tersentuh oleh catatan kriminal pihak kepolisian.
Untuk merampungkan e-Book Lampung sangat dibutuhkan keterbukaan semua pihak. Mulai dari penyelenggara pemerintahan sampai kepada aparat penegak hukum yang menjadi rambu-rambu ketertiban sosial kemasyarakatan. Penduduk Lampung yang heterogen itu harus memiliki misi dan visi yang sama dalam hal penegakan hukum dan penyelesaian terhadap kasus-kasus yang mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Demikian pula mengenai target pariwisata Lampung. Jika, sktor keamanan tidak menjamin lalulintas barang dan orang, maka dunia pariwisata pun akan menjadi korban sebagai salah satu sektor yang tidak mampu memberikan nilai tambah kepada perekonomian daerah Lampung. Dalam catatan e-Book Lampung, masyarakat luar dn masyarakat Lampung sendiri sudah hafal betul daerah-daerah rawan kejahatan.
Mulai dari kebringasan para cakil mobil di terminal, perempatan jalan, sampai kejahatan copet mencopet dengan terang-terangan di atas angkutan umum—bukan lagi catatan biasa. Semuanya menjadikan kelompok premanisme di tengah masyarakat Lampung makin besar sampai kepada proses pelelangan proyek pun dicengkram oleh preman-preman yang berkedok macam-macam.
Apakah penduduk Lampung sudah menitipkan keamanan Lampung itu bersama pemilihan anggota legislatif kemarin? Atau apakah anggota legislatif yang anyar itu sudah paham tentang status, wewenang, kedudukan dan peran mereka?